Jombang, pcnujombang.or.id — Di tengah derasnya perubahan dan percepatan zaman, kita menghadapi masalah yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar konflik politik atau kegaduhan organisasi. Kita sedang terjebak dalam krisis nilai kepemimpinan—krisis yang menggerogoti fondasi masyarakat, organisasi, bahkan kehidupan beragama.
Di era digital ini, banyak orang menilai pemimpin dari popularitas layar, bukan dari ketajaman nuraninya. Jabatan terasa lebih penting daripada amanah, suara paling keras lebih sering mendapat sorotan dibanding kebijaksanaan yang tenang, dan sibuk dengan kegiatan seremonial dibanding kegiatan berbasis kemaslahatan.
Berbagai polemik yang muncul di berbagai organisasi, hanya menjadi cermin besar bahwa kita hidup di era yang mengagungkan jabatan namun mengabaikan nilai.
Ketika Kepemimpinan Kehilangan Arah Nilai
Dulu, masyarakat menghormati pemimpin karena keluhuran moral dan ketulusan pengabdiannya. Nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan tumbuh alami dari karakter seorang pemimpin.
Namun kini, banyak orang mereduksi kepemimpinan menjadi posisi administratif, simbol kekuasaan, atau prestise sosial. Nilai yang seharusnya menjadi sumbu moral justru berubah menjadi aksesori.
Padahal Rasulullah ﷺ dengan tegas mengingatkan:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini bukan hanya slogan etis, tetapi perintah moral bahwa tanggung jawab lebih agung daripada kekuasaan. Krisis kepemimpinan lahir ketika pemimpin memisahkan amanah dari jabatannya; ketika khidmat berubah menjadi keinginan menjadi pejabat.
Ketika nilai hilang, kepemimpinan pun kehilangan “kompas batin”. Jadinya, Prosedur lebih utama dibanding mencari titik temu bersama, administrasi dan simbol lebih utama dibanding makna dan substansi. Masyarakat akhirnya mulai kurang percaya dengan jargon “khidmat, persatuan dan kebersamaan”, sementara kenyataannya pejabat justru saling berebut posisi.
Tiga Refleksi Penting dari Krisis Kepemimpinan
Polemik dalam organisasi—apa pun penyebabnya—selalu mengungkap kelemahan nilai. Refleksi nilai jauh lebih penting daripada mencari siapa yang benar dan salah.
1. Hilangnya Keterbukaan, Organisasi sehat selalu membiasakan dialog, tabayyun, dan klarifikasi. Ketika nilai keterbukaan luntur, kecurigaan dan tuduhan berkembang di mana-mana. Informasi menjadi senjata, bukan jembatan.
2. Musyawarah yang Kehilangan Ruh, Musyawarah seharusnya menjadi ruang mencari solusi, bukan alat menjatuhkan lawan. Nilai hikmah memudar ketika rapat berubah menjadi arena adu kepentingan.
3. Pudarnya Husnudzan dan Sikap Wani Ngalah, Saling menuduh menjadi budaya baru yang merusak tradisi tabayyun. Ego kelompok mengalahkan kepentingan organisasi. Ketika tidak ada yang mau mengalah, maka persaudaraan dan keharmonisan pun runtuh.
Krisis ini tidak lahir dari kurangnya kecerdasan pemimpin, tetapi dari hilangnya kejernihan batin. Pemimpin hari ini menghadapi tekanan media, tuntutan publik, dan bias politik yang menyesakkan. Tanpa kejernihan moral, keputusan mudah melenceng meski niatnya baik.
Kepemimpinan membutuhkan kearifan, bukan hanya kecerdasan; Kepemimpinan membutuhkan nilai, bukan sekadar prestasi.
Nilai sebagai Fondasi Kepemimpinan
Dalam Pespektif Islam, khususnya dalam kajian Fiqh tidak hanya bicara halal-haram, tetapi juga nilai dan kemaslahatan. Kaidah fiqhiyyah memberikan panduan penting bagi kepemimpinan:
1. Kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan
تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
“Segala kebijakan pemimpin harus terikat pada kemaslahatan rakyat.”
Pemimpin boleh mengambil keputusan apa pun, selama membawa maslahat dan bertanggungjawab secara moral, bukan hanya legal formal. Karena dalam memutuskan segala sesuatu tidak boleh sembarangan, apalagi hanya untuk kepentingan kelompoknya, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa prinsip keadilan.
2. Mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
“Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat.“
Jika keputusan berpotensi memecah-belah umat, maka pemimpin wajib meninjau ulang.
3. Jika ada dua mafsadah, pilih yang paling ringan
إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
“Ketika ada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang
lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.”
Dan ketika pemimpin menghadapi dua keputusan yang sama-sama mafsadah artinya berpotensi tidak baik. Maka pemimpin perlu mempertimbangan mafsadah yang lebih ringan. Jika konflik tak dapat dihindari, pemimpin harus memilih jalan yang paling sedikit menimbulkan kerusakan.
Kaidah-kaidah ini menjadi cermin apakah suatu organisasi masih memegang nilai musyawarah, hikmah, ukhuwah, dan keterbukaan—atau justru mengabaikannya demi ego kelompok.
Memulihkan Nilai Sebagai Fondasi Kepemimpinan
Untuk keluar dari krisis nilai kepemimpinan, organisasi harus kembali ke nilai dasar yang menjadi akar peradaban Islam yakni kejujuran sebagai identitas, bukan hanya slogan manis organisasi. Bagaimana keterbukaan, musyawarah, dan terus memperkuat ukhuwah insaniyah, Islamiyah dan wathoniyah harus menjadi orientasi dalam kepemimpinan.
Polemik dalam organisasi apapun, akan membuka mata bahwa organisasi sebesar apa pun dapat tergelincir jika tidak mampu menjaga nilai. Karena Pemimpin bukan hanya orang yang berada di depan. Ia adalah orang yang memikul nilai—terlebih di lingkungan organisasi atau lembaga keagamaan. Jika nilai tegak, organisasi kuat. Jika nilai runtuh, segala struktur tak berarti.
Krisis ini, bagi kita semua—bukan hanya para pemimpin—perlu kembali memeriksa nilai yang kita junjung. Karena masa depan sebuah organisasi, bangsa, bahkan peradaban, selalu berawal dari satu hal sederhana Pemimpin tidak hanya berdiri di depan. Tapi Pemimpin berdiri di atas nilai.
