Atas sorotan dan masukan para kiai dari kalangan Syuriah tersebut, Katib Syuriyah PCNU Jombang KH Sholahuddin Fathurrahman, mengajak kepada seluruh elemen pendidikan yang ada di Jombang untuk bergerak bersama mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Jombang, pcnujombang.or.id – Kebijakan sekolah 5 hari yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jombang dalam beberapa tahun terakhir, mendapat sorotan dari dari kalangan kiai dan tokoh agama, khususnya dari kalangan Syuriah, baik dari MWCNU maupun PCNU Jombang.
Sorotan dan kritik atas penerapan sekolah 5 hari, mencuat dalam dalam pertemuan Forum Syuriah MWC NU yang digelar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, di Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, Watugaluh, Diwek, pada Senin (25/8/2025).
Menurut penilaian para kiai dari kalangan Syuriah MWCNU dan PCNU Jombang, kebijakan sekolah 5 hari, memiliki mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.
Atas sorotan dan masukan para kiai dari kalangan Syuriah tersebut, Katib Syuriyah PCNU Jombang KH Sholahuddin Fathurrahman, mengajak kepada seluruh elemen pendidikan yang ada di Jombang untuk bergerak bersama mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“PCNU Jombang mengajak berbagai elemen pendidikan yang ada di Jombang, mulai dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, maupun LP Maarif NU Jombang untuk bersama-sama bagaimana memberikan masukan kepada pemangku kebijakan agar menginisiasi kembalinya kebijakan sekolah enam hari,” ujar Gus Amang, sapaan akrabnya.
Gus Amang mengungkapkan, beberapa alasan utama yang disampaikan adalah dampak negatif dari kebijakan ini, terutama di desa-desa. Di desa-desa, anak-anak yang tidak bersekolah pada hari Sabtu dan Minggu cenderung kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat.
“Kegiatan pada hari Sabtu dan Ahad untuk anak-anak yang tidak sekolah, terutama yang ada di desa-desa, itu menjadi tidak terkendali dan lebih menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Gus Amang.
Selain itu, fenomena pendidikan lima hari dianggap belum cocok diterapkan di sebagian besar wilayah pedesaan, termasuk di Jombang. Sebagian anak-anak di desa-desa yang sebelumnya mengikuti kegiatan pengajian atau pendidikan agama, seperti TPQ dan diniyah, kini kesulitan untuk mengikuti kegiatan tersebut karena jadwal sekolah yang terlalu padat.
Gus Amang juga menambahkan, “Pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi-tradisi yang selama ini menjadi kebiasaan kita sudah mulai berkurang.”
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum, khususnya di jenjang SMP, semakin terlihat di daerah-daerah.
Di Jombang, perimbangan antara madrasah dan sekolah umum (SD, SMP, SMA) masih lebih banyak di jenjang Aliyah atau Tsanawiyah. Hal ini semakin memperlihatkan perbedaan dalam kesempatan pendidikan yang diterima oleh anak-anak di daerah tersebut.
